Penerapan Sistem Tilang CCTV Mendapat Restui Dari PT DKI Jakarta

Penerapan Sistem Tilang CCTV Mendapat Restui Dari PT DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sudah menanggapi agenda penegakan peraturan tilang melalui kamera pengawas (CCTV). Cara ini dianggap bisa dijalankan secara penuh lantaran sudah mempunyai landasan undang-undang yang tepat.

Hal itu diberi tahu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Halim Pagarra. Melanjutkan itu, Halim menuturkan jajaran kepolisian sekarang tengah menyiapkan langkah-langkah penegakan peraturan yang berkaitan dengan agenda penggunaan metode tilang teranyar ini. Pihaknya tinggal menuangkan agenda itu secara tertulis dan kemudian dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Lebih jauh dituturkan, isi surat hal yang demikian diterapkan sebagai dasar Pengadilan Tinggi untuk mengundang Pengadilan Negeri (PN) di kawasan Jakarta. “Ini dibutuhkan untuk menyamakan  metode pandang yang sama perihal agenda penegakan peraturan dengan memakai bantuan perlengkapan elektronik,” sebutnya di markas Polda Metro Jaya.

Terkait dengan landasan peraturan, penggunaan metode tilang CCTV ini sejatinya terlah tertuang dalam dua undang-undang yang telah ada. Pertama, Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Berita dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan hasil cetak alat elektronik sebagai alat bukti resmi layak dengan undang-undang.

Kedua, Pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan pemakaian alat elektronik untuk mendorong motivasi lalu lintas dan sebagai alat bukti di pengadilan. Maka Halim berkeinginan pemakaian metode ini dapat diawali secepatnya di Ibukota. “Intinya pengadilan telah sepakat. Semoga bulan depan telah dapat,” tuntasnya.

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *